Oleh Thomi Setiawan*
Kabar dibubarkannya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sudah mulai tersiar sejak Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2021 akhir maret lalu. Dunia pendidikan dibuat was-was sebab tidak ditemukannya nomenklatur BSNP dalam PP tersebut. Kini, BSNP akhirnya resmi dibubarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pembubaran BSNP tersebut sudah diteken Mendikbudristek 24 Agustus 2021 dalam Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021.
Menurut KH. Arifin Djunaidi, MBA, (mantan) Sekretaris BSNP, bahwa gejala pembubaran BSNP ini sudah terlihat ketika diberlakukannya “Merdeka Belajar”. Ada 4 program merdeka belajar: Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan PPDB Zonasi. Sekarang ini dua hal yang menjadi tugas BSNP sudah dihilangkan yaitu UN dan USBN, artinya tugas BSNP sudah selesai.
Secara umum, Permendikbudristek 28/2021 berisi Organisasi dan Tata kerja Kemendikbudristek yang di dalamnya memuat pembentukan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen sebagai pengganti BSNP. Hal ini juga berakibat pada Badan Standar yang berada di bawah kementerian, padahal sebelumnya BSNP berdiri secara mandiri sesuai pasal 35 UU Sisdiknas. Dengan demikian badan baru ini bertentangan dengan UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa badan yang mengurus standar pendidikan bersifat mandiri dan independen. Badan Standar ini akan menjadi ‘janggal’ ketika harus menetapkan standar pendidikan untuk lembaga yang berada dalam naungan kementerian lain, yaitu Kemenag.
Ketua BSNP, Prof. Abdul Mu’ti, saat diwawancara Prof. Suyanto di kanal Yotubenya, menyatakan dengan adanya Badan Standar Pendidikan yang berada di bawah Kementerian seolah-olah kembali pada masa sebelum adanya UU Nomor 20 Tahun 2003 (Sisdiknas). Tahun 2003, UU Sisdiknas dibuat dengan tujuan penyatuan lembaga pendidikan yang dulunya terjadi dikotomi antara negeri dan swasta maupun sekolah dan madrasah. Dikotomi tersebut menjadikan masyarakat tidak bisa membandingkan kualitas pendidikan negeri dan swasta maupun sekolah dan madarasah. UU sisdiknas hadir dengan semangat menyatukan sistem dan standarisasi pendidikan di Indonesia untuk semua lembaga pendidikan di kementerian apapun.
UU Sisdiknas juga mengamanatkan untuk menyatukan standar dan akreditasi sekolah maupun madrasah agar keduanya memiliki standar yang sama. Jika kemudian ada perubahan sistem tanpa adanya upaya dan kesadaran menjalankan amanat UU, maka pendidikan Indonesia akan mengalami kemunduran sistem dan kembali berjalan sendiri-sendiri (di bawah kementerian masing-masing).
Di sisi lain, Permen ini memberikan angin segar kepada seluruh insan pendidikan di Indonesia, pasalnya standar pendidikan yang dulunya dibuat oleh BSNP diperbarui sejalan dengan Kurikulum dan Asesmen pendidikan. Sebelumnya santer diberitakan bahwa dengan dibubarkannya BSNP maka tak ada lagi standar pendidikan Indonesia.
Standar adalah konsensus yang disepakati oleh otoritas/para pihak. Dalam Pendidikan Standar yang dibuat harusnya bersifat impartiality (tidak memihak). Maka standar pendidikan jangan hanya berpikir sekolah-sekolah negeri tapi sekolah swasta juga. Atau jangan memikirkan sekolah saja, tapi madrasah juga harus dipikirkan.
Dr. Kiki Yuliati, M. Sc, Anggota BSNP 2014-2019 dan 2019-2023, menyatakan, pembaruan Badan Standar Pendidikan ini bukan untuk menghilangkan standar pendidikan indonesia, tetapi mengubah standar yang dulunya rigid menjadi lebih menyeluruh dan dinamis. Perubahan standar pendidikan saat ini ditujukan sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berubah.
Perubahan BSNP menjadi Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen harusnya dapat menjadi jalan terang Merdeka Belajar. Badan ini nantinya akan menyusun standar, kurikulum dan asesmen dan mengevaluasi pelaksanaan standar kurikulum dan asesmen. Badan ini akan lebih efektif dengan pelaksanaan dan pemantauan standar dan asesmen akan lebih efektif dilakukan oleh satu badan yang langsung diawasi oleh Menteri.
Apapun bentuk dan tata kerja Badan Standar Pendidikan, badan ini harus tetap ada untuk memastikan kualitas pendidikan Indonesia tetap pada jalurnya dan memastikan batas minimal pendidikan yang harus ditempuh warga negara.
Panjang Umur Pendidikan!
*Mahasiswa Pendidikan, Kader IMM Semarang
